Resume Antisipasi Turbulensi di tahun 2022
Judul Artikel : Mengantisipasi Terjadinya Ancaman Multigatra
Tema : Antisipasi Turbulensi di tahun 2022
Penulis : Boni Hargens
Tanggal : 5 februari 2022
Pada awal tahun 2022 kita diharuskan untuk mengantisipasi potensi terjadinya ancaman multigatra yang cukup komplek. Misalnya gatra dibidang keamanan yaitu mulai terjadinya terorisme dan separatisme, kapal ilegal asing yang masuk ke perairan indonesia serta sampai terjadinya pencurian data pribadi dan ransomware. Sedangkan di bidang kesehatan terjadinya ancaman penyebaran Omicron dan varian lain Covid-19 yang menjadi sorotan banyak orang serta vaksinasi massal yang terus dilakukan . Untuk gatra di bidang ekonomi terbilang akan lebih komplek, pada forum Kompas CEO Presiden Joko Widodo mensinyalir, bahwa indonesia akan memikul dampak dari kebijakan tapering off yang dikeluakan The Fed, bank sentral AS. Sederhananya, dampak tersebut ialah pengurangan stimulus moneter oleh The Fed yang berpotensi memicu capital outflow, mengalirnya uang keluar dari pasar keuangan di negara berkembang salah satunya indonesia. Meski demikian, OUB Economic Outlook 2022 memprediksi solusi pemulihan ekonomi secara siginifikan yang akan terjadi, dengan dipicu lonjakan investasi asing yang diduga meningkat tajam di tahun ini.
Di dimensi sosial-budaya , terjadinya konflik antara masyarakat adat dan otoritas negara terkait lahan tambang, lahan pertanian, dan jenis lahan lain yang masih berlangsung. Benturan "otoritas adat versus otoritas negara" biasanya berkolerasi dengan budaya politik dan watak kepemimpinan lokal. Untuk gatra di bidang politik biasanya sangat sulit ditebak dikarenakan begitu dinamis,fluktuatif, bahkan konfliktual. Namun, potensi ancaman di bidang politik justru mempengaruhi seluruh gatra dikehidupan berbangsa dan bernegara.
Diduga, turbulensi politik menguat di tahun 2022. Dalam kacamata sederhana, memahami muatan ancaman di ranah politik diawali dari mencermati pengelompokkan berbasis kepentingan yaitu dengan adanya sejumlah faksi dalam analisis Lembaga Pemilih Indonesia yang secara determinan berambisi membangun panggung nasional di tahun Macan Air 2022. Faksi tersebut ada 4 yang yaitu Pertama, Faksi nasionalis dimana segmen populasi yang masuk dalam lingkup nasionalis akan mengalami fraksionalisasi yang cukup tajam di tahun 2022.
Kedua, faksi populis atau kaum radikal dimana para politisi melihat pemilu sebagai momentum penciptaan peluang dengan memilih capres yang berdamai dengan halua populisme kanan merupakan suatu keniscayaan.
Faksi ketiga merupakan kaum pragmatis yang melihat politik murni sebagai seni kemungkinan dengan memikirkan cara memaksimalkan kontigensi untuk memenangkan pemilu tanpa harus menginklusi atribut ideologi, slogan atau penanda ideal lainnya. Umumnya dalam demokrasi manapun kaum pragmatis didominasi oligarki politik.
Faksi keempat, yakni kaum apatis yang menjauhkan diri dari dinamika politik untuk mencari rasa aman dengan argumen bahwa politik itu kotor dan layak dihindari. Situasi akan semakin sulit jika kaum nasionalis sendiri mengalami pembelahan secara radikal demi kepentingan kelompok dan kandidat masing - masing.
Simulasi jalan keluar yang diusulkan pemerintah, yaitu dengan mengedepankan etika sosial. Artinya, seluruh komponen politik perlu bersikap bijak di ranah sosial di tengah situasi pandemik. Beban negara yang begitu besar dalam menangani Covid-19 sudah seharusnya menjadi beban kita bersama. Ancaman inflasi di negara berkembang terkait kebijakan pengurangan stimulus moneter The Fed bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh lapisan masyarakat ekonomi dan politik. Berbicara dalam perspektif etika sosial, pemberitaan media tentang kandisasi Pilper 2024 sedapat mungkin dibuat proposional untuk menekan potensi faksionalisasi. Lalu yang kedua jalan kelar yang diusulkan pemerintah yaitu pranata sosial dan pranata politik perlu membangun sinergi dalam rangka menekan potensi guncangan politik sepanjang 2022.
Untuk itu diperlukan terobosan yang tak lumrah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip dan hajat hidup orang banyak sebab indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan demi kepentingan elektoral semata. Sebaliknya, pemilu adalah conditio per quam , syarat yang termaksud untuk melestarikan bangsa dan negara indonesia yang berbasis demokrasi.